Mengalami kenaikan inilah Gaji UMP Bengkulu Selatan Tahun 2021
Mengalami kenaikan inilah Gaji UMP Bengkulu Selatan Tahun 2021
Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Mengalami kenaikan inilah Gaji UMP Bengkulu Selatan Tahun 2021 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Rentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, dibuktikan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan memutuskan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup sesuai, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibuktikan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Bila dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena elemen yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran apabila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Bila mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Tetapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Referensi hal yang demikian dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda ketahui, ialah seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang kerap digiatkan oleh para karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran khusus buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Mengenai pemastian UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam faktor dan argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi berkenaan penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor usaha, pastinya Anda harus menyadarinya. Berikut ada pengertian dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh mendapat gaji sebagai penghasilan yang layak.
Merujuk dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Menurut pemahaman itu dapat diambil rumusan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau landasan dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.
Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga dapat memperoleh bayaran yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Padahal besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua wujud tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Formatnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini ialah pembayaran baik secara seketika maupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Padahal ini istilah UMR memang telah tidak diterapkan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan seperti itu, standar bayaran regional yang ditentukan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala bayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR ialah standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan umumnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan hal yang demikian berdasarkan kebutuhan hidup sesuai.
Hukuman, apabila terdapat perusahaan yang tidak sanggup membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat melaksanakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah dipegang dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi hal yang demikian sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial.
Ketetapan peraturan hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melewati beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan perundingan bipartit apabila selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara sederhananya, bayaran yang diberi pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan seperti itu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment